Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Kota Balikpapan mempercepat pembangunan fasilitas Satuan Penyedia Pelayanan Gizi (SPPG) melalui skema kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Asumsinya satu SPPG bisa melayani hingga 4.000 siswa, sementara total siswa di Balikpapan mencapai sekitar 30 ribu. Maka kita butuh setidaknya 30 unit SPPG.oleh karena itu kita perlu skema kolaboratif agar target ini bisa dikejar,” kata Asisten Tata Pemerintahan Kota Balikpapan, Zulkifli, di Balikpapan, Kamis (29/5).
Ia mengatakan, saat ini pihak swasta melalui Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengoperasikan dua SPPG secara mandiri di Balikpapan Selatan, dan dua lagi ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Juni 2025. Sementara iPemkot tengah menyiapkan empat lokasi tambahan yang tersebar di Balikpapan Timur, Utara, dan Barat.
“Dari tiga lokasi yang diminta, kita siapkan empat. Karena kebutuhan kita besar dan harus dipercepat. Skema kemitraan ini sangat membantu percepatan pembangunan, karena anggaran pemerintah terbatas dan waktu pelaksanaan cukup mepet,” jelas Zulkifli.
Ia menjelaskan, penyediaan SPPG sendiri dibagi dalam dua pola. Pertama, pembangunan mandiri oleh mitra katering yang bekerja sama langsung dengan BGN. Kedua, pembangunan oleh mitra MBG dengan dukungan penyediaan lahan dari pemerintah daerah.
“Untuk model kemitraan dengan pemerintah daerah, yang diperlukan hanya penyediaan lahan seluas minimal 25x40 meter. Pembangunan gedungnya ditangani oleh MBG. Ini jauh lebih efisien dibandingkan harus membangun sendiri dari nol dengan anggaran APBD,” tambahnya.
Pemerintah Kota Balikpapan, lanjut Zulkifli, saat ini tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan pembebasan lahan baru, karena tenggat waktu penyerahan lokasi ditargetkan pada pekan ketiga Juni.
Oleh karena itu, lahan yang akan digunakan bersumber dari aset Pemkot yang sudah ada dan siap dimanfaatkan.
“Skemanya pinjam pakai, karena kalau hibah prosesnya panjang. Kita fokus pada lokasi yang sudah ada dan memenuhi kriteria higienis serta mudah diakses,” ujarnya.
Adapun lokasi yang akan dipilih harus memenuhi beberapa syarat teknis, antara lain tidak berada di dekat kawasan peternakan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan memiliki akses jalan minimal tiga meter serta kontur tanah yang relatif aman.
Zulkifli mengakui tidak mudah menemukan lahan dengan kontur datar di Balikpapan, namun Pemkot akan mengupayakan lokasi terbaik yang bisa segera dimanfaatkan.
“Ini bukan proyek kecil. Kita bicara soal masa depan anak-anak kita dan bagaimana mereka bisa tumbuh sehat dan berprestasi. Jadi komitmen Pemkot sangat kuat dalam mendukung program MBG,” tegasnya.
Ia menambahkan, dengan keberadaan delapan lokasi SPPG hingga pertengahan tahun ini, Balikpapan masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam memenuhi kebutuhan total unit.
"Namun dengan kolaborasi lintas sektor, percepatan pembangunan diyakini bisa tercapai," katanya.
