Samarinda (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur mencatat transaksi non tunai di Provinsi Kaltim pada Mei 2025 mencapai Rp16,52 triliun, menggambarkan sudah banyak masyarakat yang akrab melakukan pembayaran non tunai.
"Besaran transaksi non tunai yang mencapai Rp16,52 triliun ini yang terbanyak dari transaksi dengan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) yang mencapai Rp14 triliun," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Kaltim Budi Widihartanto di Samarinda, Senin.
Terbanyak kedua berasal dari penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard/ Kode Respons Cepat Standar Indonesia) yang sebesar Rp1,84 triliun, terbanyak ketiga berasal dari uang elektronik (UE) dengan nilai Rp681 miliar.
Ia melanjutkan transaksi dengan APMK tersebut mengalami peningkatan 32 persen ketimbang Mei tahun sebelumnya, dan memberikan andil sebesar 31 persen dari seluruh transaksi APMK se- Pulau Kalimantan.
Kemudian dari transaksi menggunakan QRIS yang sebesar Rp1,84 triliun ini mengalami kenaikan sebesar 156 persen ketimbang Mei tahun sebelumnya, serta memberikan andil sebesar 54 persen dari total transaksi se- Kalimantan.
"Jumlah pengguna QRIS di Kaltim sudah mencapai 813 ribu orang dengan kontribusi 29 persen se- Kalimantan. Kemudian sebanyak 685 ribu merchant QRIS atau naik 33 persen ketimbang Mei 2024, dengan andil 35 persen se- Kalimantan," ujar Budi.
Sedangkan untuk transaksi UE yang senilai Rp681 miliar tersebut mengalami kenaikan 3 persen ketimbang Mei tahun sebelumnya, lantas memberikan kontribusi sebesar 25 persen se- Pulau Kalimantan.
Terjadinya kenaikan transaksi non tunai hingga kenaikan jumlah pengguna, hal ini terjadi berkat gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh BI Kaltim ke masyarakat umum, komunitas, maupun kalangan pelajar, termasuk sosialisasi ke pelaku usaha hingga melibatkan berbagai instansi.
"Pemanfaatan kanal non tunai di Kaltim terus meningkat dari tahun ke tahun, menandakan perilaku masyarakat terus mengikuti tren pembayaran digital. Terlebih Kaltim memiliki potensi terjadi peningkatan digitalisasi, ditunjukkan dengan indeks kompetitif digital berada di urutan 9 secara nasional," kata Budi.
